e-KTP tidak diperkenankan difotokopi, distaples dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP

MERDEKA.COM. Selain hanya bisa difotokopi sekali untuk keamanan chip, e-KTP juga tidak boleh distaples. Penegasan tersebut tertuang dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 471.13/1826/SJ tentang e-KTP.

Surat edaran Mendagri yang ditandatangani Gamawan Fauzi itu disampaikan kepada seluruh instansi penting di negara ini. Pada poin 2 berbunyi, Supaya tidak terjadi kesalahan fatal dalam penggunaan e-KTP, maka diminta kepada semua Menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, kepala lembaga lainnya, kepala kepolisian RI, gubernur Bank Indonesia/para pimpinan bank, para gubenur, para bupati/wali kota, agar semua jajarannya khususnya unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, bahwa e-KTP tidak diperkenankan difotokopi, distaples dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP. Sebagai penggantinya dicatat "Nomor Induk Kependudukan (NIK)" dan "Nama Lengkap"

Pada poin 3 juga disebutkan, apabila masih terdapat unit kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memfotokopi, menstaples dan perlakuan lainnya yg merusak fisik e-KTP, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sangat merugikan masyarakat, khususnya pemilik e-KTP.

Surat edaran itu juga ditembuskan kepada presiden, wapres, menko polhukam, menko perekonomian, menko kesra, kepala BPPT, kepala lembaga sandi negara, dan rektor ITB.

Namun menurut Jubir Kemendagri Reydonyzar Moenek, e-KTP tak mudah rusak. Apalagi kalau hanya kena sinar mesin fotokopi.

"Itu preventif saja. Kita sudah cek berkali-kali. e-KTP ini kuat, jatuh ke air juga tidak apa-apa. Bahannya juga tidak mudah patah. Beda dengan kartu kredit, itu kan mudah patah," ujarnya.

Sumber: Merdeka.com ( http://id.berita.yahoo.com/e-ktp-juga-tak-boleh-distaples-instansi-pelanggar-100812881.html ) Read More...

e-ktp semrawut

Terkendala Peralatan, Target Penyelesaian e-KTP Molor

Jakarta - Proses pendataan penduduk secara elektronik melalui eKTP terancam molor. Proses ini molor karena terkendala masalah peralatan. Pendataan yang awalnya dijadwalkan rampung Desember 2011 diperkirakan mundur sampai April 2012.

"Kita minta pinjaman alat diperpanjang sampai tahun depan. Karena, akibat keterlambatan distribusi kemarin dan beberapa alat yang disfungsi," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (3/10/2011).

Purba menjelaskan, hingga saat ini dari 267 kelurahan di Jakarta, rata-rata sudah menerima dua perangkat. Namun, di beberapa kelurahan alat-alat tersebut sering tidak berfungsi dengan baik.

"Seperti di Kepulauan Seribu itu ada 6 alat yang belum berfungsi dengan baik," katanya.

Purba mengatakan, salah satu alat yang mengalami masalah adalah perekam retina mata. Menurutnya jika ada satu alat yang mengalami kerusakan maka proses pembuatan eKTP akan mengalami keterlambatan.

"Tentu akan terhambat karena tidak ada cadangan. Kami dulu berpikir antara sidik jari dan iris mata itu digunakan salah satu untuk membantu warga ada kekurangan. Tapi ternyata harus digunakan keduanya," jelasnya.

Purba menyatakan, dengan satu perangkat bisa mendata 100 sampai 150 warga. Jika dikalikan dengan jumlah kelurahan dan tidak ada kendala maka diperkirakan akhir November pendataan bisa mencapai 40 persen dari total wajib eKTP yang mencapai 7 juta lebih.

"Kalau setiap hari bisa sampai 40 ribu warga terdata maka akhir November kita bisa mendata sampai 40 persen. Agar target tercapai kita juga kebut Sabtu dan Minggu," jelasnya

Sejak program ini diberlakukan pada pertengahan Agustus lalu, tercata sudah ada 743.713 warga yang terekam. Atau sekitar 10 persen wajib eKTP di Jakarta sudah terdata.

Sesuai kesepakatan, alat-alat pendataan akan Kemendagri tarik pada akhir Desember, kecuali 88 perangkat yang dihibahkan. Padahal alat-alat tersebut baru mulai efektif pada 5 September lalu. Namun, Dinas Dukcapil Jakarta berharap ada perpanjangan waktu.

"Karena alat-alat itu juga sangat terbatas. Bayangkan saja, di penduduk yang banyak, seperti Penjaringan, Kapuk, Cengkareng lebih dari 30 ribu, harus dilayani oleh 3 sampai 5 alat. Kita juga minta ini dapat dipenuhi. Agar bisa melayani masyarakat," jelasnya.

Terkait proses pencetakan eKTP, Purba mengaku tidak mengetahui pasti kapan akan dimulai. Karena tahap pencetakan adalah ranah pusat. "Pencetakan eKTP, blanko ada di pusat. Dijanjikan si satu bulan, tapi sampai sekarang belum ada satu (yang dicetak), janjinya Oktober ini," tambahnya.

Purba juga menjamin proses ini gratis dan tidak dipungut biaya apapun. "Kalau yang nakal mungkin bisa saja, tapi saya janji akan tindak tegas kalau ditemukan yang seperti itu. Akan kita beri sanksi," tandasnya.

(nal/nal)

Sumber : http://www.detiknews.com/read/2011/10/03/170001/1735867/10/terkendala-peralatan-target-penyelesaian-ektp-molor Read More...