RI Kembali Dapat Utang US$ 200 Juta dari ADB

Jakarta, (Analisa) Indonesia kembali mendapatkan utang sejumlah $200 juta dari Asian Development Bank (ADB). Utang itu untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia. Pemberian pinjaman program kepada Indonesia telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Direktur ADB, seperti disampaikan ADB dalam siaran persnya, Selasa (8/12). Pinjaman program ini dicairkan satu kali sekaligus untuk Program Bantuan Pengembangan Kebijakan yang kelima (The Fifth Development Policy Support Program ). Program ini ikut mendanai pinjaman untuk pengembangan kebijakan yang ditujukan untuk membantu pemerintah memperbaiki iklim investasi, pengelolaan keuangan publik dan penyediaan pelayanan bagi warga miskin. "Alasan utama pinjaman program pengembangan kebijakan yang kelima ini adalah untuk memperkuat upaya pemerintah memperbaiki daya saing, meningkatkan pengelolaan keuangan publik dan tata kelola yang akan menyumbang pada pengurangan kemiskinan dan perbaikan penyediaan pelayanan kepada warga miskin," kata Senior Country Specialist ADB Sharad Bhandari. Program ini ikut mendanai pinjaman untuk pengembangan kebijakan yang ditujukan untuk membantu pemerintah memperbaiki iklim investasi, pengelolaan keuangan publik, dan penyediaan pelayanan bagi warga miskin. ADB menilai Indonesia telah melakukan berbagai reformasi yang luas sejak pulih dari krisis ekonomi di Asia pada tahun 1998, dan baru-baru ini Indonesia telah melakukan langkah-langkah yang cepat dan menentukan untuk mengatasi ancaman yang muncul akibat krisis keuangan global. Ada banyak perbaikan dalam iklim investasi, tata kelola dan bidang-bidang penting lainnya namun masih ada banyak tantangan. Untuk meneruskan proses reformasi, pemerintah meminta bantuan keuangan dari mitra-mitra pembangunan. Program ini juga dirancang untuk menyelaraskan program reformasi kebijakan dengan mitra-mitra pembangunan utama, termasuk Bank Dunia dan Pemerintah Jepang, yang juga menyediakan pinjaman untuk pengembangan kebijakan, agar penyampaian bantuan bisa lebih efektif. Program pengembangan kebijakan yang ke lima akan difokuskan pada reformasi kebijakan yang akan memperbaiki lingkungan peraturan bagi para investor, mengurangi biaya untuk memenuhi persyaratan peraturan, memperbaiki proses anggaran pemerintah dan menyelaraskan program pengurangan kemiskinan untuk memastikan bahwa program tersebut akan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Pinjaman program ini akan melengkapi berbagai bantuan ADB untuk Indonesia termasuk pinjaman program senilai 1 miliar dolar AS untuk Dukungan Fasilitas Belanja Publik dan Pinjaman Countercyclical sebesar 500 juta dolar AS untuk membantu pemerintah mengatasi dampak krisis ekonomi global. Pinjaman program ini bersumber dari dana komersial ADB (ordinary capital resources) dengan masa pengembalian 15 tahun dan masa tenggang 3 tahun dan bunga yang akan ditentukan sesuai dengan fasilitas LIBOR. Pinjaman Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. (dtc/Ant) SUMBER : analisadaily.com