
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejumlah petinggi partai politik menyatakan tidak akan mengerahkan massa mereka dalam aksi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia besok. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung, misalnya, mengatakan tidak etis bagi partainya untuk ikut dalam aksi tersebut. "Kami tidak akan mengerahkan massa, apalagi nanti ada tuduhan aksi ini dimotori PDIP," kata Pramono tadi malam.
Meski begitu, Pramono mengklaim partainya mendukung aksi-aksi antikorupsi yang belakangan ini marak. Di samping itu, PDI Perjuangan tidak melarang kadernya ambil bagian dalam aksi tersebut. "Kalau ada kader ikut, wajar-wajar saja," kata dia.
Partai Keadilan Sejahtera juga tak akan menurunkan massanya. Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta beralasan, partainya tidak menganggap hari antikorupsi sejagat, 9 Desember, sebagai peristiwa yang istimewa. "Itu momen biasa," katanya.
Adapun Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far mengatakan posisi massa PKB bergantung pada instruksi ketua umum partai. Hingga tadi malam, pimpinan pusat PKB belum menyerukan kadernya untuk memperingati hari antikorupsi. Bila ada perintah, "Kami siap saja."
Pernyataan petinggi partai ini mengukuhkan keterangan Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto. Berdasarkan informasi intelijen, kata Sutanto, tak akan ada tokoh partai politik yang membonceng aksi peringatan hari antikorupsi.
Yang bakal menunggangi aksi antikorupsi, menurut Sutanto, justru orang-orang yang tidak suka kepada gerakan antikorupsi. "Kalau ada yang tak senang, itu koruptornya," kata dia.
Sebelumnya, dalam dua kesempatan terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan tuduhan aksi 9 Desember bakal disusupi kepentingan politik di luar kampanye pemberantasan korupsi. Menurut Presiden, dalam aksi itu akan muncul tokoh-tokoh yang selama ini tak serius memberantas korupsi.
Tadi malam, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan hal senada. Menurut dia, massa yang akan turun dalam aksi besok merupakan gabungan dari tiga kelompok. "Para koruptor, kelompok kecewa, serta kelompok idealis." Gerakan moral yang didengungkan kelompok idealis, kata Mubarok, bakal kalah oleh kepentingan kotor kedua kelompok lainnya.
Namun, tudingan Yudhoyono dan orang di sekitarnya tak membuat para penggagas dan pendukung aksi massa 9 Desember mengurungkan niat. Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin memastikan akan hadir dalam aksi tersebut. Dia pun akan berorasi di tengah massa.
"Ini momentum yang baik untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya laten korupsi," katanya.
Menurut Din, aksi antikorupsi besok murni gerakan moral agar rakyat dan pemerintah serius memberantas korupsi. Karena itu, ia menyayangkan sikap curiga yang ditunjukkan Presiden Yudhoyono. "Jangan sinis dan jangan menuduh negatif."
Dukungan bagi aksi 9 Desember juga datang dari wakil Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Masdar Farid Mas'udi. Meski ia tak akan hadir, menurut Masdar, NU sepenuhnya mendukung aksi antikorupsi. "NU paling dirugikan oleh korupsi," kata Masdar seraya menyebutkan bahwa mayoritas anggota NU adalah masyarakat di lapisan bawah.
Senada dengan Din, Masdar menilai aksi 9 Desember sebagai gerakan moral. "Bukan gerakan politik untuk mengganggu pemerintahan," kata dia.
AMIRULLAH | PRAMONO | JAJANG
sumber : Tempointeraktif.com
0 komentar:
Posting Komentar