2 Orang Masih Mogok Makan di DPR
Kamis, 10 Desember 2009Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Muhammad Dadang Iskandar dan Jumadi melanjutkan aksi mogok makannya di DPR.
Kali ini mereka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh pada 10 Desember ini.
Kalau kemarin memakai kaos bernuansa hitam, hari ini mereka memakai kaos bernuansa merah putih, masih dengan tulisan sama, 'Aksi Mogok Makan Menuntut Penuntasan Skandal Bank Century, Turunkan SBY-Boediono'.
Keduanya terlihat mulai pucat meskipun tampak sangat bersemangat mengktirisi pemerintah saat dihampiri wartawan.
"Jenderal (Purn) Tyasno , Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi, dan Sri Bintang Pamungkas mendukung saya, harus ganti rezim," kata Dadang bersemangat.
Namun aksi mogok makan Dadang dan Jumadi berlanjut tanpa atribut. Spanduk yang mereka bawa kembali dirampas Pamdal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2009).
"Saya masih mogok Mas, nanti siang balik ke Yogyakarta pukul 12.00 WIB. Kali ini demo memperingati hari HAM sedunia," kata Dadang saat berbincang dengan wartawan.
Dadang juga guru bimbingan konseling (BK) SMA Pembangunan Bugisan dan Madrasah Aliah Al I'anah Gunung Kidul Yogyakarta serta Jumadi yang berprofesi sebagai pegawai swasta, dari kemarin menggelar aksi mogok makan di Gedung DPR menuntut penuntasan skandal Bank Century.
(van/nwk) Read More...
Fadjroel: Gerakan Makar Tak Terbukti, SBY Harus Minta Maaf
Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
"Harusnya SBY minta maaf. Jadi ketahuan sumber informasi yang digunakannya salah dan bisa berakibat fatal. Kami berhasil dalam demo ini dan ini mematahkan bahwa itu tidak benar," ujar salah satu aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak), Fadjroel Rachman kepada detikcom, Rabu (9/12/2009).
Menurut Fadjroel, demonstrasi yang berakhir dengan damai tersebut adalah ungkapan dari kemenangan masyarakat sipil, sekaligus juga sebagai kegagalan dari SBY dalam mendapatkan informasi yang utuh mengenai apa yang terjadi di lapangan.
"Ketika dia bilang akan akan makar, itu sudah intimidatif. Masyarakat bisa mengatur dirinya dengan baik," kata mantan aktivis mahasiswa yang pernah dipenjarakan rezim Soeharto ini.
Selain itu, suksesnya demonstrasi tidak lepas dari peran aparat kepolisian yang ada di lapangan. Polisi, menurutnya, telah dengan sigap dan teratur menjaga keamanan saat demo berlangsung.
"Terima kasih kepada aparat yang berada di lapangan dan juga kepada masyarakat yang menjaga dirinya agar tidak ikut terkena provokasi. Ini pertunjukan masyarakat sipil, bahwa yang mereka tuntut adalah sesuatu yang benar-benar mereka inginkan," tuturnya.
Meski masyarakat sipil berhasil tanpa kekacuan, kata Fadjroel, para aktivis yang ikut dalam demo juga akan tetap mengevaluasi kegiatannya.
"Dalam dua hari ke depan kita akan bertemu untuk melakukan evaluasi," pungkasnya. (fiq/lrn) Read More...
Unjuk Rasa Peringati Hari Antikorupsi Berakhir Tertib
Rabu, 09 Desember 2009
"Kami atas nama Gerakan Indonesia Bersih berterima kasih kepada polisi dan semua peserta yang membantu kelancaran hari ini. Kami bersyukur bisa membuktikan bahwa aksi kami berlangsung damai dan tidak seperti yang dikhawatirkan Presiden," ujar aktivis Kompak, Usman Hamid, yang juga Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) seusai acara.
Sebelumnya, ketika menyampaikan pesannya, tokoh Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta peserta aksi agar tidak terprovokasi. "Jangan kita cederai gerakan ini dengan tindakan yang merusak. Tidak boleh ada satu kerikil pun, apalagi pembakaran," ujar Din.
Ia melanjutkan, korupsi adalah kejahatan terhadap rakyat dan negara. "Korupsi adalah kemungkaran. Sementara itu, skandal Bank Century adalah penyakit kanker di tubuh bangsa. Maka dari itu, kita harus tuntaskan," tambahnya.
'Dikepung', SBY Tinggalkan Istana via Pintu Belakang
Pantauan di lapangan, Rabu (9/12/2009), SBY memilih melalui pintu Istana Negara yang tembus ke Jalan Juanda. Belum ada pernyataan resmi atas pengalihan jalur tersebut.
Hal tersebut dilakukan SBY karena Kepala Negara ini harus bertolak ke Bali untuk menghadiri sebuah agenda. Namun aksi Presiden menghindari demonstran disesalkan para pendemo.
"Itu sangat kita sesalkan. Sebaiknya Presiden hadir dan temui kita di sini untuk ikut hari antikorupsi," kata Koordinator Humanika Jakarta, Sugeng Riadi di sela-sela aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka.
Dengan lewat pintu belakang, lanjut Sugeng, dirinya mempertanyakan komitmen Presiden untuk berantas korupsi."Kita pertanyakan komitmennya," tegasnya. (Iman Rosidi/Trijaya/kem)
sumber : OKEZONE.com
Mahasiswa Ngumpul Bersiap ke Istana, Jalan Diponegoro Macet
Didi Syafirdi - detikNews
10 Metro Mini dan puluhan motor terparkir memakan setengah badan jalan. Arus lalu lintas macet mulai dari arah Menteng menuju Salemba. Kendaraan pun perang klakson.
Mahasiswa dari Unas, UBK, UNJ dan ISiP ini hingga kini masih menunggu kedatangan rekan-rekannya. Rencananya, mereka akan konvoi ke Istana dan mengakhiri aksi di KPK.
(aan/iy) Read More...
Massa Turunkan Merah Putih Setengah Tiang, Demo di Makassar Ricuh
Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Makassar - Demo hari antikorupsi Sedunia di gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) sempat diwarnai kericuhan. Hal itu dipicu tindakan mahasiswa yang menurunkan bendera Merah Putih setengah tiang.
Demo memperingati hari antikorupsi sedunia di Makassar memang dipusatkan di gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (9/12/2009). Ribuan orang memadati halaman gedung rakyat tersebut. Bahkan sebagian lainnya meluber hingga ke luar halaman gedung DPRD Sulsel.
Di tengah aksi demo itu, tiba-tiba puluhan mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, berniat menurunkan bendera Merah Putih di halaman Gedung DPRD Sulsel menjadi setengah tiang. Hal ini sebagai lambang rakyat sedang berkabung karena banyak kasus korupsi di Indonesia yang belum diselesaikan.
Namun niatan itu dilarang sekitar 10 orang polisi. Aksi saling dorong antara polisi dan mahasiswa pun terjadi. Kedua belah pihak bahkan nyaris bentrok fisik. Namun karena jumlahnya kalah banyak, polisi akhirnya mengalah. Mereka terpaksa membiarkan mahasiswa melaksanakan niatnya.
Saat bendera Merah Putih itu diturunkan, para mahasiswa menyanyikan lagu Indonesia Raya.
(mna/djo) Read More...
Jangan Sampai Terjebak Demo, Lihat Pengalihan Arus Lalu Lintas Ini
Menurut Koordinator Trafic Managemen Center Polda Metro Jaya Kompol Indra Jafar, sejumlah jalur yang mungkin akan ada pengalihan antara lain adalah arus lalu lintas arah Senayan menuju bundaran Hotel Indonesia akan dialihkan ke Bendungan Hilir, Pejompongan, menuju Tanah Abang. Alternatif lainnya arus arah Senayan ke Bundaran HI dialihkan ke Dukuh Atas menuju Tanah Abang. Untuk arus dari Bundaran HI ke Senayan akan dialihkan ke Sarinah atau Wahid Hasyim menuju Tanah Abang.
Lalu lintas di kawasan DPR RI dialihkan dari arah Grogol melalui Permata hijau ke arah Blok M. Untuk kendaraan yang kearah Bundaran HI akan dialihkan ke Pejompongan. Sedangkan dari arah Cawang ke Senayan dialihkan ke Jalan Sisingamangaraja
Arus kendaraan dari arah Salemba menuju Bundaran HI akan dialihkan melalui Jalan Diponegoro menuju Kebon Sirih. Sedangkan arus dari arah Harmoni di depan Istana Negara dan Monumen Nasional akan dialihkan menuju Juanda atau Tanah Abang.
Untuk antisipasi terjadinya kemacetan di sekitar kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, polisi akan mengalihkan arus kendaraan ke jalur-jalur alternatif di sekitar KPK. Namun langkah pengalihan arus kendaraan itu hanya akan dilakukan jika kondisi mendesak. "Tergantung situasi, kalau jalan tersebut masih bisa dilewati kami akan melakukan sistem buka tutup," ujar Indra.
Saat ini telah ada 10 elemen masyarakat yang telah memberikan laporan rencana aksi memperingati Hari Antikorupsi Sedunia besok ke Polda Metro Jaya. Masih belum diketahui berapa besar massa yang akan turun. Namun diprediksi mencapai ribuan.
AGUNG SEDAYU
Kompak Minta Polisi Jaga Aksi Tanpa Senjata
Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Ray Rangkuti, yang juga Direktur Lingkar Madani, mengatakan, pihaknya telah meminta agar polisi yang turut mengamankan jalannya aksi moral dan sosial antikorupsi, Rabu (9/12) di sekitar Monumen Nasional tidak membawa senjata.
"Kami memintanya ketika rapat koordinasi bersama dengan Kepolisian, kemarin. Ini sudah deal," ujar Ray kepada para wartawan di Jakarta.
Selain itu, Kompak juga meminta polisi, dalam melakukan pengamanan, haruslah berseragam, bukan berpakaian preman. "Jika ada penangkapan dari orang-orang yang tidak berseragam, kita tidak akan mengakuinya sebagai polisi," tegas Ray.
Secara terpisah, aktivis Kompak, Fadjroel Rahman, kepada Kompas.com, mengatakan, pihaknya memang berkomitmen melakukan pengamanan ekstra dalam aksi moral dan sosial ini. Terlebih, Kompak memiliki pengalaman yang tidak mengenakkan ketika melakukan aksi pada tanggal 29 November silam.
Waktu itu, ada sekitar 200 preman yang memaksa mereka bubar ketika melakukan aksi di Bundaran HI. "Ini demi keamanan teman-teman semuanya. Tadinya kami tidak pernah terpikir untuk melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian," ujarnya. Pada Selasa lalu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya mengerahkan separuh kekuatan untuk mengawal aksi ini.
Saat ini, personel Polda Metro Jaya mencapai 30.000 polisi sehingga diperkirakan sekitar 15.000 personal akan berjaga di lokasi tempat pendemo. Pengerahan ini, lanjutnya, bertujuan untuk mengamankan jalannya aksi, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna
Read More...Massa Mulai Bergerak ke Bundaran HI
Aksi 9 Desember
Jakarta - Sekitar 200 orang dari Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi mulai bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI). Massa yang akan beraksi memperingati Hari Antikorupsi sedunia ini akan berkumpul bersama kelompok massa lainnya untuk menuju sasaran utama aksi di Monumen Nasional.
Pantauan detikcom, massa yang kebanyakan lelaki itu mulai bergerak dari arah Jl Medan Merdeka Utara pukul 08.20 WIB, Rabu (9/12/2009). Mereka menggunakan kaos berwarna putih dan juga membawa spanduk berwarna putih.
Mereka berjalan kaki menuju HI sambil meneriakkan yel-yel "Antikorupsi".
Hingga kini, belum tampak gelombang massa yang mengarah ke Monas. Akan tetapi, beberapa petugas sudah tampak siap siaga sejak pagi tadi untuk mengamankan peringatan Hari Antikorupsi sedunia. Petugas dengan 3 mobil sedan polisi dan 3 patroli wilayah tampak di pintu selatan Monas atau di persimpangan Indosat.
Sumber : detik.com
(amd/irw) Read More...
10 Tank Lintasi Depan Gedung KPK, Demo Berhenti
Selasa, 08 Desember 2009
Suara sekitar 10 tank yang menderu tersebut menjadi perhatian orang-orang yang tengah berada di sekitar Jalan Rasuna Said. Tank amfibi LVT-7 A ini merupakan hibah dari Pemerintah Korea.
Kendaraan perang diturunkan dari kapal perang Korea Rok Dokdo yang bersandar di Pelabuhan Dermaga JITC II, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (7/12). Tank ini merupakan kendaraan tempur buatan Amerika tahun 1982 dan 1984.
Antisipasi Aksi 9 Desember, Ribuan Polisi Apel Pasukan
Jakarta - Polda Metro Jaya menggelar kesiapan menghadapi aksi untuk memperingati Hari Antikorupsi sedunia. Ribuan pasukan disiapkan untuk acara yang akan digelar 9 Desember 2009 besok.
Apel pasukan digelar di lapangan Polda Metro Jaya, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (8/12/2009). Acara yang digelar pukul 15.00 WIB itu diikuti dari berbagai satuan antara lain reserse, samapta, lalu lintas, satuan gegana dan satuan pelopor.
Bertindak sebagai inspektur upacara Direktur Samapta Polda Metro Jaya Kombes Pol Agus Mulyono. Acara dihadiri oleh sejumlah perwira menengah seperti Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Condro Kirono.
Sepanjang apel sejumlah kendaraan seperti motor besar, water canon, dan mobil gegana dipajang. (nik/iy)
Read More...
Partai Tolak Rayakan Hari Antikorupsi
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejumlah petinggi partai politik menyatakan tidak akan mengerahkan massa mereka dalam aksi peringatan Hari Antikorupsi Sedunia besok. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung, misalnya, mengatakan tidak etis bagi partainya untuk ikut dalam aksi tersebut. "Kami tidak akan mengerahkan massa, apalagi nanti ada tuduhan aksi ini dimotori PDIP," kata Pramono tadi malam.
Meski begitu, Pramono mengklaim partainya mendukung aksi-aksi antikorupsi yang belakangan ini marak. Di samping itu, PDI Perjuangan tidak melarang kadernya ambil bagian dalam aksi tersebut. "Kalau ada kader ikut, wajar-wajar saja," kata dia.
Partai Keadilan Sejahtera juga tak akan menurunkan massanya. Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta beralasan, partainya tidak menganggap hari antikorupsi sejagat, 9 Desember, sebagai peristiwa yang istimewa. "Itu momen biasa," katanya.
Adapun Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja'far mengatakan posisi massa PKB bergantung pada instruksi ketua umum partai. Hingga tadi malam, pimpinan pusat PKB belum menyerukan kadernya untuk memperingati hari antikorupsi. Bila ada perintah, "Kami siap saja."
Pernyataan petinggi partai ini mengukuhkan keterangan Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto. Berdasarkan informasi intelijen, kata Sutanto, tak akan ada tokoh partai politik yang membonceng aksi peringatan hari antikorupsi.
Yang bakal menunggangi aksi antikorupsi, menurut Sutanto, justru orang-orang yang tidak suka kepada gerakan antikorupsi. "Kalau ada yang tak senang, itu koruptornya," kata dia.
Sebelumnya, dalam dua kesempatan terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melontarkan tuduhan aksi 9 Desember bakal disusupi kepentingan politik di luar kampanye pemberantasan korupsi. Menurut Presiden, dalam aksi itu akan muncul tokoh-tokoh yang selama ini tak serius memberantas korupsi.
Tadi malam, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan hal senada. Menurut dia, massa yang akan turun dalam aksi besok merupakan gabungan dari tiga kelompok. "Para koruptor, kelompok kecewa, serta kelompok idealis." Gerakan moral yang didengungkan kelompok idealis, kata Mubarok, bakal kalah oleh kepentingan kotor kedua kelompok lainnya.
Namun, tudingan Yudhoyono dan orang di sekitarnya tak membuat para penggagas dan pendukung aksi massa 9 Desember mengurungkan niat. Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin memastikan akan hadir dalam aksi tersebut. Dia pun akan berorasi di tengah massa.
"Ini momentum yang baik untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya laten korupsi," katanya.
Menurut Din, aksi antikorupsi besok murni gerakan moral agar rakyat dan pemerintah serius memberantas korupsi. Karena itu, ia menyayangkan sikap curiga yang ditunjukkan Presiden Yudhoyono. "Jangan sinis dan jangan menuduh negatif."
Dukungan bagi aksi 9 Desember juga datang dari wakil Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Masdar Farid Mas'udi. Meski ia tak akan hadir, menurut Masdar, NU sepenuhnya mendukung aksi antikorupsi. "NU paling dirugikan oleh korupsi," kata Masdar seraya menyebutkan bahwa mayoritas anggota NU adalah masyarakat di lapisan bawah.
Senada dengan Din, Masdar menilai aksi 9 Desember sebagai gerakan moral. "Bukan gerakan politik untuk mengganggu pemerintahan," kata dia.
AMIRULLAH | PRAMONO | JAJANG
sumber : Tempointeraktif.com
Polisi Pantau Aktivis '98
E Mei Amelia R - detikNews
"Kalau aktivis yang selama ini, aktivis 98, kebetulan sering komunikasi dengan Dit Intelkam. Sifatnya bagi kita koordinasi dan monitoring saja," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Boy Rafli Amar kepada wartawan di Mapolda Metro, Jl Sudirman, Jaksel, Senin (7/12/2009).
Namun, kata Boy, pihaknya tidak terlalu mengkhawatirkan akan pergerakan aktivis 98 itu mengingat kelompok-kelompok tersebut sering melakukan unjuk rasa.
"Kalau aktivis 98 sudah tahu nama-namanya, dimana tempatnya sehingga mudah dicari," jelasnya.
Pihaknya malah lebih mengkhawatirkan para 'pemain baru'. "Kalau yang tidak pernah koordinasi, berunjuk rasa, tahu-tahu 'makhluk siluman' ikut, itu berbahaya," tuturnya.
Lebih jauh, Boy mengingatkan agar peserta demo melakukan pemberitahuan ke polisi sebelum melakukan aksinya. Lebih jauh lagi Boy meminta agar peserta demo tidak bertindak anarkis selama berunjuk rasa.
"Tinggal kita menjaga perilaku yang di lapangan tidak berujung anarkis.
Polda mencatat, sudah sekitar 10 ribu massa akan melakukan aksi demo 9 Desember nanti. Kegiatan unras akan berpusat di kawasan DPR, Monas dan Bundaran HI.
(mei/ndr) Read More...
Sujiwo Tejo: Tertawalah di Laut Keringat Kami
Rabu, 02 Desember 2009PUISI POLITIK
Sujiwo Tejo: Tertawalah di Laut Keringat Kami
sumber : rakyatmerdeka
Penyair dan dramawan Sujiwo Tejo menciptakan sebuah puisi untuk menggambarkan kegalauannya pada berbagai persoalan yang sedang terjadi di tanah air.
Dalam puisinya itu, Sujiwo Tejo mengkritik kelompok elit yang sering kali mempermainkan kesabaran rakyat. Ada pesan tersirat dalam puisi itu bahwa kesabaran rakyat bagaimanapun banyaknya, tetap punya batas. Dan sekali batas itu dilewati, maka siap-siaplah menerima amuk dan kemarahan.
Puisi berjudul "Lautan Tangis" itu dipentaskan di pelataran gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu malam lalu (21/11) dalam sebuah pergelaran mendukung KPK.
Berikut adalah puisi Sujiwo Tejo tersebut:
Berlayarlah di laut keringat kami
Tertawalah di laut keringat kami
Berselancarlah di laut keringat kami
Perpesiarlah di laut keringat kami
Bergerak, bergerak, tetap bergerak, menderap langkagh, merapat barisan
Bergerak, bergerak, tetap bergerak
Berat kita junjung, ringan kita jinjing
Bergerak, bergerak, tetap bergerak
Berlumur keringat dan air mata
Berlayarlah di laut keringat kami
Tertawalah di laut keringat kami
Berselancarlah di laut keringat kami
Perpesiarlah di laut keringat kami
Bersabar, bersabar kita sejak dulu
Amuk kita timbun, munjung bagai gunung
Bersabar, bersabar kita sejak dulu
Amuk kita tunda, gunung tak meletus
Bersabar, bersabar kita sejak dulu
Sejak dulu nahan sejuk bagai gunung
Pesta poralah di gunung kesabaran kami
Dansa dansilah di gunung kesabaran kami
Injak-injakkan kakimu di gunung kesabaran kami
Buang botol-botol minummu di gunung kesabaran kami
Bersabar, bersabar, sampai habis sabar
Sabar jadi riak, riak jadi ombak
Bersabar, bersabar sampai habis sabar
Bergelora gelora begunung gunung ombak
Gulungan gelombang keringat tangisan kami
Hati-hati jangan kau terlena di laut tangis kami
Hati-hati jangan kau ha ha hi hi di laut keringat kami
Awas, awas, awas di gunung kesabaran kami
Mawas mawas dirilah di gunung kesabaran kami.
sumber : http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/11/23/84317/PUISI-POLITIK-Sujiwo-Tejo:-Tertawalah-di-Laut-Keringat-Kami Read More...
Raden Pardede Tantang Buktikan Keterlibatan Preside
''Silakan dibuktikan apakah (hubungan telepon Menkeu dengan Presiden SBY) itu ada atau tidak. Kita tidak boleh punya konspirasi atau menuduh yang tidak-tidak," katanya seusai bertemu Wakil Presiden Boediono di Kantor Wakil Presiden kemarin (30/1).
Menurut dokumen transkrip minutes of meeting rapat KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang diperoleh ekonom Dradjat H. Wibowo, rapat pertama KSSK dengan agenda mendengarkan paparan dari Bank Indonesia gagal mengambil keputusan tentang penyelamatan Bank Century. Rapat itu lantas dilanjutkan dalam rapat kecil antara Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati dengan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan Raden Pardede sebagai sekretaris KSSK.
''Mereka yang mengambil keputusan, saya hanya mencatat. Karena itu, yang harus ditanya adalah ketua KSSK dan gubernur Bank Indonesia," katanya.
Dalam rapat kedua inilah dikabarkan Menkeu Sri Mulyani melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden SBY yang tengah mengikuti sidang G-20 di Washington, Amerika Serikat. Seusai pembicaraan telepon tersebut, Menkeu Sri Mulyani yang awalnya tidak sepakat dengan usul Bank Indonesia akhirnya memutuskan Bank Century harus diselamatkan karena berisiko sistemik.
''Persoalan Rp 6,7 triliun tidak dibicarakan dalam kebijakan karena yang dilihat mereka adalah apakah berdampak sistemik atau tidak," terangnya. Ketika dikonfirmasi tentang kabar tersebut, Raden tidak membantah, tapi juga tidak membenarkan. Dia hanya meminta pihak-pihak yang menuduh keterlibatan Presiden SBY membuktikan tuduhannya. ''Saya pikir itu urusan kita dengan yang di atas kalau kita menuduh tanpa bukti," tegasnya.
Raden menegaskan, dokumen rapat KSSK yang beredar membuktikan pemerintah dan Bank Indonesia bekerja keras memastikan keputusan bailout Century menjamin krisis finansial dunia tidak berimbas ke dalam negeri. ''Jangan bandingkan situasi November 2008 dengan kondisi sekarang. Buktinya, April 2009, Bank Indonesia menutup Bank IFI. Kalau saja situasi yang dihadapi Bank IFI terjadi pada November 2008, mungkin saja Bank IFI juga diselamatkan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Boediono menilai hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang bailout Bank Century menjadi batu sandungan dalam pelaksanaan program 100 hari pemerintahan. Karena itu, pemerintah segera menjawab hasil audit investigasi untuk mencegah kondisi semakin memburuk.
''Semua pertanyaan (dalam audit BPK) harus diselesaikan agar tak menjadi bola liar. Jangan sampai energi kita habis terkuras," ujar Boediono ketika menerima peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan XLIII Lemhannas di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, kemarin (30/11).
Menkeu Gerah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tampaknya, gerah terhadap berbagai spekulasi mengenai tidak transparannya penyelamatan Bank Century. Sebagai respons atas spekulasi tersebut, Ani -sapaan karib Sri Mulyani- bertindak proaktif dengan menyerahkan data Century ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ani mengatakan, dirinya sudah menyampaikan berita acara penyerahan kepada KPK mengenai seluruh material yang ada di Departemen Keuangan. Berita acara itu terkait penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemis sehingga harus diselamatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan bailout Rp 6,7 triliun. ''Hari ini (kemarin, Red) sudah saya sampaikan,'' ujarnya setelah pertemuan dengan pimpinan media massa di Jakarta kemarin (30/11).
Dalam pertemuan tertutup di sebuah gedung di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, itu hadir pula Pjs Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rudjito, serta dua Deputi Gubernur BI Muliaman D. Hadad dan Budi Rochadi.
Langkah proaktif tersebut, kata Ani, dilakukan sebagai bentuk niat baik kooperatifnya dalam pengusutan kasus Century. ''Karena (bailout) itu dianggap ada sesuatu (tersembunyi),'' tuturnya. Bahkan, dia mengatakan langsung kepada Ketua KPK Tumpak H. Pangabean agar mengirimkan direktur penyidik KPK ke Departemen Keuangan.
Di tempat terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. menegaskan bahwa upaya para pimpinan mempelajari audit BPK soal Bank Century rampung pekan ini. "Selanjutnya gelar perkara bersama tim," jelasnya. Gelar perkara itulah yang akan menentukan langkah ke depan mengenai sikap KPK. Johan menegaskan, dalam penanganan Century itu, lembaganya tak akan mengubur harapan masyarakat. (noe/owi/git/oki/iro) Read More...
Inilah Lima Poin Fokus Penyelidikan Angket Century
JAKARTA, KOMPAS.com — Saat Sidang Paripurna Pengesahan Hak Angket Bank Century di Gedung DPR, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Demokrat sahut-menyahut mengajukan interupsi kepada pimpinan sidang Marzuki Alie soal perlu tidaknya substansi Angket Century dibacakan. Sebenarnya substansi apa yang ingin disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan soal Angket Century ini?
Menurut inisiator Angket Century atau anggota Tim Sembilan dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, salah satu poin substansi itu adalah untuk mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kebijakan pencairan dana talangan untuk pengambilalihan (bail out) Bank Century senilai Rp 6,76 triliun tersebut. "Adakah indikasi pelanggaran peraturan perundangan, baik yang bersifat pidana maupun perdata," kata Marurar Sirait di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/12).
Dalam pengantarnya, para pengusung angket ini akan mengusut soal pengawasan khusus Bank Indonesia terhadap Bank Century, proses pengajuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek FPJP), Perubahan Peraturan BI soal FPJP, Penetapan BI kepada Bank Century sebagai bank gagal, Posisi Bank Century dalam Industri Perbankan, Penetapan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terhadap Bank Century sebagai bank gagal, proses suntikan modal ke Bank Century, serta pelanggaran-pelanggaran Bank Century.
Berikut lima poin fokus penyelidikan Angket Century:
1. Mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku, terkait keputusannya untuk mencairkan dana talangan (bail out) Rp 6,76 triliun untuk Bank Century. Adakah indikasi pelanggaran peraturan perundangan, baik yang bersifat pidana maupun perdata?
2. Mengurai secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan dana talangan Bank Century. Termasuk mengapa bisa terjadi perubahan Peraturan Bank Indonesia secara mendadak, keterlibatan Kabareskrim Mabes Polri ketika itu, Komjen Susno Duadji, dalam pencairan dana nasabah Bank Century, dan kemungkinan terjadi konspirasi antara para pemegang saham utama Bank Century dan otoritas perbankan dan keuangan pemerintah.
3. Menyelidiki ke mana saja aliran dana talangan Bank Century, mengingat sebagian dana talangan tersebut oleh direksi Bank Century justru ditanamkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan dicairkan bagi nasabah besar (Budi Sampoerna). Sementara kepentingan nasabah kecil justru terabaikan. Adakah faktor kesengajaan melakukan pembobolan uang negara demi kepentingan tertentu, misalnya politik, melalui skenario bail out bagi Bank Century?
4. Menyelidiki mengapa bisa terjadi pembengkakan dana talangan menjadi Rp 6,76 triliun bagi Bank Century? Sementara Bank Century hanyalah sebuah bank swasta kecil yang sejak awal bermasalah, bahkan saat menerima bail out, bank ini dalam status pengawasan khusus. Rasionalkah alasan pemerintah bahwa Bank Century patut diselamatkan karena mempunyai dampak sistemik bagi perbankan nasional secara keseluruhan?
5. Mengetahui seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus bail out Bank Century dan sejumlah kemungkinan penyelamatan uang negara bisa dilakukan. Sebab lain penegakan hukum, di tengah berbagai kesulitan hidup yang dialami masyarakat kebanyakan, aspek penyelamatan uang negara ini sangat penting untuk dijadikan perioritas demi memenuhi rasa keadilan rakyat. Selanjutnya, uang negara yang dapat diselamatkan bisa digunakan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. (Persda Network/Coz)